Jumat, 14 Oktober 2011

Antisipasi Krisis Harus Komprehensif

JAKARTA, KOMPAS — Antisipasi pemerintah dalam menghadapi krisis global menyusul krisis ekonomi di Eropa dan Amerika Serikat dituntut komprehensif. Hal ini mengandaikan bahwa jaring pengaman setidaknya dilakukan di sektor-sektor yang akan terimbas, yakni mulai dari fiskal, keuangan, perdagangan, hingga pembiayaan pembangunan infrastruktur.Demikian disampaikan ekonom Sustainable Development Indonesia, Dradjad Wibowo, di Jakarta, Jumat (14/10/2011).

Di sektor fiskal, yang paling banyak terimbas adalah asumsi rupiah. Ini berkaitan langsung dengan nilai utang yang harus dibayar pemerintah. Ketidakpastian di pasar global akan naik sehingga diperkirakan utang rupiah akan membengkak. Penerimaan pajak diperkirakan Dradjad akan turun.Ini berkaitan dengan prediksi turunnya volume dan nilai ekspor Indonesia pada 2012 sehingga kemampuan membayar pajak akan melemah. "Jika ini terjadi, akan banyak penyesuaian. Dari sisi fiskal, harus ada skenario untuk antispasi kalau rupiah bergerak, otomoatis inflasi dan suku bunga juga terkena. Cadangan devisa bagus, tetapi untuk ukuran dunia relatif kecil," kata Dradjad.

Di sektor keuangan, Dradjad berpendapat pasar modal dan perbankan dipastikan menjadi unit pertama di sektor ini yang terkena. "Sekarang kondisi perbankan kita relatif kuat dan tidak banyak terekspos transaksi-transaksi derivatif yang sifatnya spekulatif. Namun, jika krisis Yunani membesar, pasti akan terdampak."Di sini mau tidak mau, BI dan pemerintah harus bekerja menyiapkan langkah antisipasi. Sementara itu, kalau untuk pasar modal, kita tidak bisa berbuat banyak kecuali memberikan edukasi kepada investor supaya membuat keputusan jangka panjang," kata Dradjad.

Di sektor perdagangan, menurut Dradjad, pemerintah harus mengantisipasi berkurangnya eskpor. Kebijakan perdagangan harus ditinjau lagi sehingga jika krisis terjadi, tidak sampai menimbulkan goncangan pada surplus perdagangan.Di sektor pembiayaan infrastruktur, Dradjad memperkirakan akan ada penciutan likuiditas sebagai akibat krisis ekonomi global yang akan menyebabkan berkurangnya dana yang tersedia untuk swasta dan pemerintah."Antisipasinya, percepat pembangunan infrastruktur sebelum krisis datang. Dahului gelombang. Kalau itu bisa dipercepat, kita punya keuntungan ganda. Pertama, dari sisi pembiayaan, kita mendahului gelombang. Dari sisi penyangga terhadap krisis, dengan ekonomi yang berputar lebih cepat, kemampuan meredam krisis pun akan semakin besar," kata Dradjad


Sumber :http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2011/10/14/11042650/Antisipasi.Krisis.Harus.Komprehensif

FX. Laksana Agung S | Marcus Suprihadi | Jumat, 14 Oktober 2011 | 11:04 WIB

Ditjen Pajak Incar Pelaku Bisnis dan Orang Kaya

JAKARTA, KOMPAS.com - Terhitung mulai Jumat (30/9/2011) pekan depan, Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak akan mulai menggelar sensus pajak nasional. Pencacahan pajak akan berlangsung selama tiga bulan ke depan.Direktur Penyuluhan Pelayanan dan Hubungan Masyarakat Fatimah Azzahra mengatakan, sensus pajak melibatkan pemerintah daerah, Badan Pusat Statistik (BPS), serta aparat kepolisian. Sedangkan jumlah petugas yang diterjunkan untuk melakukan sensus sebanyak 5.980 orang di seluruh Indonesia.Petugas sensus akan menyasar wajib pajak badan dan wajib pajak pribadi. Namun, sasaran yang diutamakan adalah para pelaku bisnis yang dinilai berpotensi sebagai wajib pajak, baik secara badan maupun perseorangan.

Para petugas sensus pajak akan mendatangi sentra bisnis, serta rumah-rumah orang kaya. "Pelaku bisnis tentu saja memiliki badan usaha sehingga disebut wajib pajak badan. Pemiliknya secara pribadi karena punya penghasilan, juga harus tercatat sebagai wajib pajak," katanya, Jumat (23/9).Menurut Fatimah, di Indonesia terdapat 20 juta orang wajib pajak pribadi yang telah memiliki nomor pokok wajib pajak (NPWP). Sayangnya, dari jumlah tersebut para wajib pajak yang melapor serta membayar pajak hanya sekitar 8,5 juta orang saja.Adapun jumlah wajib pajak badan mencapai 1,2 juta yang terdaftar. Namun yang melapor dan membayar pajak hanya 466.000 saja.

Fatimah melanjutkan, sensus yang akan berakhir di penghujung tahun 2011 ini ditargetkan meraih sekitar 1,5 juta wajib pajak baru.Fatimah menambahkan, dalam sensus ini, Ditjen Pajak juga akan memberikan edukasi cara mengisi surat pemberitahuan (SPT) pajak tahunan kepada para wajib pajak. Dengan cara ini diharapkan mereka mengerti cara mengisi SPT yang benar sesuai penghasilan yang dimiliki.Pengamat pajak Darussalam menilai, sensu pajak seharusnya dilakukan berkelanjutan setiap satu atau dua tahun sekali. Tujuannya agar mendapatkan gambaran yang sesungguhnya dari para wajib pajak.

Hasil sensus bisa memberikan tambahan penerimaan negara, tapi dalam jangka panjang. Di waktu dekat, manfaat yang diperoleh berupa pendataan wajib pajak (profiling). "Selanjutnya, Ditjen bisa melakukan pemetaan mana wajib pajak yang harus membayar," kata dia. (Muhammad Yazid/Kontan)

Sumber:
http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2011/09/25/15573691/Ditjen.Pajak.Incar.Pelaku.Bisnis.dan.Orang.Kaya

About Me



Nama     : Maya Rokhanah
NIM       : 1115122028
Fakultas : Teknologi Informasi dan Bisnis
Prodi      : Akuntansi